Bungai Jaya, 19 Juni 2026 – Pemerintah Desa Bungai Jaya menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka kegiatan koordinasi dan sharing terkait penguatan tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Kunjungan yang dilaksanakan pada Jumat, 19 Juni 2026, bertempat di Kantor Desa Bungai Jaya ini disambut langsung oleh Kepala Desa Bungai Jaya, Ali Mustapa, beserta perangkat desa. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan, dengan tujuan memperkuat sinergi antardaerah melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Rombongan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dipimpin oleh H. Ahmad Al Gifari selaku Wakil Ketua DPRD. Turut hadir dalam rombongan tersebut Almien Al Ashar Safari, S.K.M., M.Kes. selaku Ketua Komisi I, Syahril selaku Sekretaris Komisi I, H.M. Asyad Ariyadi, S.Pd. selaku Sekretaris Komisi II, Sahrawardi, S.Kep., Ns. selaku anggota, serta H. Aserani, S.Pd. selaku anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Bungai Jaya, Ali Mustapa, menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi sarana yang sangat baik untuk memperluas wawasan, mempererat hubungan antarlembaga, sekaligus berbagi pengalaman dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
Sementara itu, perwakilan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, kunjungan tersebut juga dimaksudkan sebagai media diskusi dalam mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.
Pada sesi diskusi, kedua belah pihak saling bertukar pendapat mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu topik utama yang dibahas adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Diskusi juga membahas strategi pengembangan usaha desa agar mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Selain BUMDes, pembahasan juga menitikberatkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Para peserta berdiskusi mengenai mekanisme pelaporan keuangan, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta upaya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Bungai Jaya, Ali Mustapa, turut menyampaikan berbagai pengalaman yang telah diterapkan di Desa Bungai Jaya dalam mengelola pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab. Beliau juga memberikan berbagai masukan kepada rombongan DPRD serta menerima saran dan pandangan yang disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Setelah seluruh rangkaian diskusi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata khas Amuntai dari rombongan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Pemerintah Desa Bungai Jaya sebagai simbol persahabatan dan penghargaan atas sambutan yang diberikan. Penyerahan cinderamata tersebut menjadi wujud komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin hubungan yang baik dalam mendukung kemajuan pemerintahan desa.
Kegiatan koordinasi dan sharing kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh peserta sebagai bentuk dokumentasi sekaligus kenang-kenangan atas terselenggaranya kunjungan tersebut. Pemerintah Desa Bungai Jaya berharap hasil diskusi ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memperkuat kerja sama antardaerah dalam mendorong kemajuan desa di Indonesia.
